Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Menjaga Infrastruktur Yang Digunakan Untuk Menunjang Kegiatan Operasionalnya.
Visinews.id – Jawa Timur – Pemerintah daerah dan instansi berwenang dituntut melakukan pengawasan menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan. Pemeriksaan tidak cukup hanya menyangkut legalitas izin, tetapi juga harus mencakup kesesuaian batas wilayah, penggunaan bahan peledak, keselamatan kerja, dampak lingkungan, hingga tanggung jawab perbaikan infrastruktur.
Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian bahwa kegiatan pertambangan tidak melanggar kesepakatan maupun merugikan kehidupan mereka.
Pertambangan memang menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Namun, keuntungan tersebut tidak boleh dibayar dengan kerusakan jalan, ancaman keselamatan, dan hilangnya hak masyarakat atas lingkungan yang aman.
Kini, publik menunggu keberanian pemerintah untuk melakukan pemeriksaan secara transparan dan menindak setiap pelanggaran yang terbukti.
Jangan sampai kekayaan alam terus dikeruk, sementara masyarakat hanya kebagian debu, jalan rusak, ancaman ledakan, dan konflik lahan
Redaksi
Related posts
Baca juga
