Kritik Tajam Mohamad Jembar Terhadap Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Tangerang
Kritik Tajam Mohamad Jembar Terhadap Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Visinews.id, Aktivis senior Kabupaten Tangerang, Mohamad Jembar, melancarkan kritik tajam terhadap Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Tangerang pada Selasa, 12 Juni 2025.
Menurutnya, Pokir telah bertransformasi menjadi ajang korupsi terselubung yang hanya menguntungkan segelintir orang, sementara masyarakat luas hanya mendapatkan sedikit manfaat.
“Pokir seharusnya menjadi wadah aspirasi rakyat, namun kenyataannya justru menjadi bancakan anggaran untuk kepentingan pribadi para anggota dewan dan kelompok tertentu,” ungkap Mohamad Jembar dengan nada keras. Ia menilai bahwa Pokir telah disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu.
Jembar menyoroti anggaran Pokir yang mencapai Rp 350 miliar, yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk kebutuhan pokok seperti beras, pendidikan, dan kesehatan. Ia menekankan pentingnya mengatasi masalah stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran yang melanda masyarakat.
Namun, sayangnya, anggaran tersebut malah digunakan untuk memperkaya pengusaha kontraktor dan konstituen tertentu. “Lebih baik anggaran Rp 350 miliar itu dibagikan langsung kepada masyarakat miskin daripada digunakan untuk proyek-proyek yang hanya menguntungkan segelintir orang,” ungkap Jembar dengan nada kecewa terhadap langkah anggota dewan.
Ia menambahkan bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang sangat merindukan pemerintahan yang bersih dan transparan, bukan pemerintahan yang diwarnai kepentingan politik dan hanya mementingkan diri sendiri. Jembar juga mencatat bahwa setiap anggota dewan memiliki kisaran 50 kegiatan proyek, sementara ketua dan wakil ketua dewan memiliki 70 dan 60 proyek, yang semuanya disebut sebagai Pokir atau aspirasi.
“Pokir seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi ajang korupsi terselubung yang hanya menguntungkan segelintir orang,” tegas Jembar. Ia menekankan bahwa Pokir harus dijalankan dengan transparan dan adil, serta masyarakat Kabupaten Tangerang berhak mengetahui bagaimana anggaran Pokir digunakan dan siapa saja yang mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek yang dibiayai oleh Pokir.
Jembar juga mengingatkan bahwa DPRD Kabupaten Tangerang seharusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakat, termasuk nelayan yang berjuang di lautan. “Bantuan dari wakil rakyat seharusnya tidak mengabaikan mereka yang berjuang untuk mengatasi stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran ekstrem,” tambahnya.
Dengan kritik ini, Mohamad Jembar berharap agar anggota DPRD Kabupaten Tangerang dapat lebih memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta menjalankan tugas mereka dengan integritas dan tanggung jawab. Masyarakat menantikan perubahan yang nyata dan pemerintahan yang lebih baik di masa depan.
Red
Related posts
Baca juga
