HPN 2025 Banjarmasin, Tantangan Pers Saat ini Masyarakat Pers Sendiri
HPN 2025 Banjarmasin, Tantangan Pers Saat ini Masyarakat Pers Sendiri Visinews.id, Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin menggelar diskusi yang dihadiri oleh puluhan wartawan dari seluruh Indonesia. Acara ini berlangsung di Hotel Galaxy pada Jumat, 7 Februari 2025, dengan tema besar “Transformasi Publikasi Media Berbasis Birokrasi Digital untuk Pers Bertanggung Jawab.”
Diskusi ini menghadirkan sejumlah pembicara kompeten, antara lain Ketua Asosiasi Dinas Kominfo Seluruh Indonesia, Muhammad Faisal MP; Wakil Ketua Public Affairs Forum Indonesia, Sofyan Herbowo; Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, Suprapto Sastroatmojo; Penasihat LKBH-PWI, Zacky Anthony; dan Sekretaris PWI Kalimantan Selatan, Toto Fachrudin.
Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, dalam sambutannya menyatakan harapannya agar seminar ini dapat memperjelas hubungan antara pers dengan narasumber serta instansi pemerintahan dalam menjalin kerjasama di masa mendatang. “Kehadiran narasumber ini diharapkan dapat memperjelas posisi pers dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta. Kami berharap forum ini dapat menjadikan pers lebih sehat dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhidin, melalui perwakilannya Ahmad Kurniawan, juga menyampaikan apresiasi terhadap insan pers yang berperan menjaga marwah demokrasi. “Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada insan pers. Semoga momen HPN ini dapat mempererat hubungan pers saat ini,” ucapnya.
Pembicara pertama, Muhammad Faisal, menekankan pentingnya hubungan media dengan instansi pemerintah sebagai bagian dari tugas humas. “Media relations dilakukan untuk memperoleh publisitas pemberitaan seluas mungkin. Kami juga mengeluarkan pergub yang harus terverifikasi untuk menjalin kerjasama dengan pers,” tegasnya.
Toto Fachrudin, Sekretaris PWI Kalsel, menyoroti bahwa pers berfungsi sebagai kontrol sosial dan juga sebagai bisnis. “Pers Indonesia memiliki potensi besar dan terbuka untuk menyampaikan pandangannya ke publik. Namun, kita perlu mencermati banyaknya orang yang tiba-tiba menjadi wartawan dan mendirikan badan usaha,” ujarnya.
Sofyan Herbowo menambahkan bahwa tantangan pers saat ini adalah membangun reputasi dan kredibilitas perusahaan media. “Pers tidak hanya berfungsi sebagai komunikator, tetapi juga sebagai pembentuk opini publik,” jelasnya.
Suprapto Sastroatmojo mengungkapkan bahwa jumlah media di Indonesia bisa mencapai 50 ribu, namun hanya 1.793 perusahaan yang terdaftar di Dewan Pers, dengan hanya 997 yang terverifikasi. “Ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan media yang tidak memenuhi standar,” katanya.
Penasihat LKBH-PWI, Zacky Anthony, menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. “Wartawan harus dilindungi saat menjalankan tugasnya berdasarkan UU Pers. Namun, di luar UU, wartawan tidak mendapatkan perlindungan hukum,” jelasnya.
Zacky juga menekankan bahwa tantangan terbesar bagi pers saat ini adalah dari dalam masyarakat pers itu sendiri. “Pers profesional harus patuh pada aturan dan undang-undang. Kita perlu melindungi wartawan yang bekerja dengan baik dari ancaman dan pemerasan,” pungkasnya.
Dengan diskusi ini, diharapkan para wartawan dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi di era digital dan berkomitmen untuk menjaga integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. HPN 2025 di Banjarmasin menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pers dalam membangun masyarakat yang lebih baik.
Rls/Galih Rm
Related posts
Baca juga
