
Visinews.id |Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, memaparkan sembilan langkah berpikir sistematis untuk membenahi bangsa saat menjadi pemateri dalam kegiatan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Kelapa Dua, Kota Tangerang, itu mengangkat tema “Character Building sebagai Manifesto Ideologi Pancasila.” Dalam kesempatan tersebut, Abraham mengajak para kader GMNI memperkuat karakter, ideologi, dan kemampuan berpikir kritis dalam merespons berbagai persoalan kebangsaan.
Salah satu materi yang disampaikan adalah algorithmic thinking, yakni pola berpikir logis, sistematis, dan terstruktur untuk mengidentifikasi persoalan serta merumuskan solusi berdasarkan data dan fakta.
Menurut pendekatan tersebut, penyelesaian masalah tidak cukup dilakukan dengan mengandalkan intuisi atau reaksi spontan. Persoalan perlu dipahami secara menyeluruh, diurai menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, kemudian dianalisis untuk menemukan pola dan menentukan langkah penyelesaian yang tepat.
Abraham memaparkan sembilan tahapan yang dapat digunakan dalam proses tersebut, mulai dari observasi, mendefinisikan masalah, menguraikan persoalan, mengidentifikasi pola, merancang solusi, melakukan pengujian, mengimplementasikan solusi, memantau hasil, hingga memperbaiki kebijakan berdasarkan evaluasi.
Kerangka berpikir ini dinilai relevan bagi mahasiswa dan kader organisasi pergerakan, terutama dalam memahami persoalan masyarakat serta menyusun gagasan perubahan yang lebih terukur.
Belajar dari Pengalaman Negara Lain
Dalam pembahasan mengenai pembangunan bangsa, Abraham juga mengangkat pengalaman Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain pendidikan, kepastian hukum, stabilitas ekonomi, serta penguatan kelas menengah.
Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai pentingnya konsistensi kebijakan dan pembangunan institusi dalam mendorong kemajuan negara. Meski demikian, penerapan suatu model pembangunan tetap perlu mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan karakter masyarakat Indonesia.
Abraham juga mengaitkan persoalan pembangunan dengan pemikiran Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku Why Nations Fail. Karya tersebut menyoroti pentingnya institusi yang inklusif serta terbukanya kesempatan yang adil bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan politik.
Dalam konteks Indonesia, pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Pemerataan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan daya beli, serta penguatan kelas menengah juga menjadi aspek penting untuk diperhatikan.
Marhaenisme dan Pembangunan Berkeadilan
Pembahasan tersebut turut dihubungkan dengan Marhaenisme yang diperjuangkan Presiden pertama RI, Soekarno. Perspektif ini menekankan keberpihakan kepada rakyat kecil agar memiliki kemandirian, produktivitas, dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.
Dalam kerangka tersebut, pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, bukan hanya menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi. Kebijakan publik perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, modal, dan berbagai kesempatan ekonomi.
Bagi kader GMNI, pemahaman terhadap Marhaenisme menjadi bagian penting dalam menerjemahkan ideologi ke dalam sikap dan tindakan nyata. Ideologi tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi landasan untuk membaca persoalan masyarakat dan memperjuangkan kebijakan yang berkeadilan.
Empat Perspektif dalam Menilai Kebijakan Publik
Selain membahas algorithmic thinking dan Marhaenisme, materi yang disampaikan juga mencakup empat perspektif untuk memahami kebijakan publik.
Pertama, perspektif Marhaen yang menekankan keberpihakan kepada rakyat kecil. Kedua, pemikiran Aristoteles mengenai pentingnya kepentingan bersama atau common good sebagai orientasi kehidupan politik.
Ketiga, gagasan James Madison mengenai mekanisme checks and balances untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Keempat, pemikiran Karl Popper yang menekankan pentingnya keterbukaan terhadap kritik dan koreksi, termasuk dalam proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik.
Keempat perspektif tersebut dapat digunakan untuk menguji apakah suatu kebijakan telah berpihak kepada masyarakat, mengutamakan kepentingan umum, menjaga pengawasan terhadap kekuasaan, serta menyediakan ruang evaluasi ketika pelaksanaannya tidak berjalan sesuai tujuan.
Dengan demikian, kebijakan publik tidak seharusnya diperlakukan sebagai keputusan yang kebal dari kritik. Evaluasi dan perbaikan diperlukan agar kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Memperkuat Karakter dan Ideologi Kader
Melalui KTD GMNI, penguatan karakter dan ideologi menjadi bagian dari proses pembentukan kader yang mampu memahami persoalan kebangsaan secara kritis. Kaderisasi diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap Pancasila, tetapi juga mendorong kemampuan analisis, tanggung jawab sosial, dan keberanian menawarkan solusi.
Pemikiran sistematis, keberpihakan kepada rakyat, serta kesediaan mengevaluasi kebijakan menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Pada akhirnya, pembangunan bangsa tidak cukup bertumpu pada pertumbuhan ekonomi atau keberhasilan program pemerintah semata. Pembangunan juga perlu menghadirkan keadilan sosial, memperluas kesempatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
Melalui pendekatan tersebut, kader GMNI diharapkan mampu menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan analisis persoalan konkret serta perjuangan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
Hasibuan
